Analisis Kebijakan Kesehatan

Pengantar tentang kebijakan kesehatan dan analisis kebijakan Dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dihadapi tentunya harus memiliki manajemen yang baik. Dan dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan di bawahi oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Sebagai suatu lembaga yang mengatur jalannya sistem kesehatan di Indonesia, Kementrian Kesehatan sangat bertanggung jawab akan hal ini. Kemenkes selaku pembuat kebijakan kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat supaya derajat kesehatan di Indonesia lebih terarah untuk mencapai Indonesia Sehat. Lebih lanjut penjelasan mengenai “Analisis Kebijakan Kesehatan”, akan dibahas dalam makalah ini. 1.2. TUJUAN PENULISAN Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas kelompok Dasar AKK. Selain itu juga, agar para pembaca sekalian dapat menambah pengetahuan dalam lingkup Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan khususnya mengenai Analisis Kebijakan Kesehatan. BAB II PEMBAHASAN 2.1. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN Analisis Kebijakan Kesehatan, terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan. Analisa atau analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya (Balai Pustaka, 1991). Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik[8]. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya (Balai Pustaka, 1991).[8] Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.[11] Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll. Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.[8] Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992).[9] Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.[13] Menurut UU No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. [12] Jadi, analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan.[5][6] 2.2. PERAN ANALISIS KEBIJAKAN Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis kebijakan kesehatan muncul. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah: Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru dalam khazanah keilmuan. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan/diundangkan. [1] [2] 2.3. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting. Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah: Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.[3][10] 2.4. PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988). Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah Penandaan. Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya. Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas (dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat. [1][3] Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun model panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis. Pembuatan informasi yang selaras kebijakan (baik yang bersifat penandaan, evaluatif, dan anjuran) harus dihasilkan dari penggunaan prosedur analisis yang jelas (metode penelitian). Menurut Dunn (1988), dalam Analisis Kebijakan, metode analisis umum yang dapat digunakan, antara lain: 1) Metode peliputan (deskripsi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu. 2) Metode peramalan (prediksi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan. 3) Metode evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa datang. METODE ANALISIS UMUM METODE ANALISIS KEBIJAKAN Deskripsi Prediksi Evaluasi Preskripsi (petunjuk) Perumusan Masalah Peliputan (monitoring) Peramalan (forecasting) Evaluasi (evaluation) Rekomendasi (recommendation) Penyimpulan Praktis (Practical inference) Penyimpulan praktis, ditujukan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Kata Praktis, lebih ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial. Pengertian ini lebih ditujukan untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna Rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis, masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya. Bila metode analisis kebijakan dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran, maka metode analisis kebijakan dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu: 1) Pendekatan modus operandi, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan peramalan. 2) Pendekatan modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi. 3) Pendekatan modus anjuran, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan seluruh (6) jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan peyimpulan praktis. [5][6] 2.5. ARGUMEN KEBIJAKAN Analisis kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan. Berdasarkan struktur argumen, dapat diketahui bahwa seorang analisis kebijakan dapat menempuh langkah yang benar, dengan memanfaatkan informasi dan berbagai metode menuju kepada pemecahan masalah kebijakan; dan tidak sekedar membenarkan alternatif kebijakan yang disukai. [5][6] 2.6. BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bentuk, yang dapat dipilih dan digunakan. Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah secara mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis yang digunakan. Berdasarkan pendapat para ahli (Dunn, 1988; Moekijat, 1995; Wahab, 1991) dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan. 2.6.1. Analisis Kebijakan Prospektif Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Menurut Wiliam (1971), ciri analisis ini adalah: - mengabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat dipilih dan dibandingkan. - diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan. - secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi. 2.6.2. Analisis Kebijakan Restrospektif (AKR) Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Beberapa analisis kebijakan restropektif, adalah: Analisis berorientasi Disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan. Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep kebutuhan serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi pada pengembangan manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika ditetapkan untuk dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional. Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh: Pendidikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat umum, namun dapat memberi variabel kebijakan yang mungkin dapat dimanipulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran khusus, seperti meningkatnya kualitas kesehatan gigi anak sekolah melalui peningkatan program UKS oleh puskesmas. Analisis beriorientasi penerapan, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelayanan KIA di Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesmas. 2.6.3. Analisis Kebijakan Terpadu Bentuk analisis ini bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Menggabungkan bentuk prospektif dan restropektif, serta secara ajeg menghasilkan informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner. Bentuk analisis kebijakan di atas, menghasilkan jenis keputusan yang relatif berbeda yang, bila ditinjau dari pendekatan teori keputusan (teori keputusan deksriptif dan normatif), yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Teori Keputusan Deskriptif, bagian dari analisis retrospektif, mendeskripsikan tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan, setelah kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan adalah memahami problem kebijakan, diarahkan pada pemecahan masalah, namun kurang pada usaha pemecahan masalah. 2) Teori Keputusan Normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan, menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung. [5][6] 2.7. PERANAN POLITIK Analisis kebijakan merupakan proses kognitif. Pembuatan kebijakan merupakan proses Politik. Dengan demikian Informasi yang dihasilkan belum tentu digunakan oleh pengambilan kebijakan. Seorang analis harus aktif sebagai agen perubahan, paham struktur politik, berhubungan dengan orang yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat, membuat usulan yang secara politis dapat diterima pengambil kebijakan, kelompok sasaran, merencanakan usulan yang mengarah kepada pelaksanaan. Analis hanya satu dari banyak pelaku kebijakan, dengan pelaku kebijakan merupakan salah satu elemen sistem kebijakan. Dunn (1988) menjelaskan adanya 3 elemen dalam sistem kebijakan, yang satu sama lain mempunyai hubungan. Dapat dijelaskan bahwa 3 elemen sistem kebijakan saling berhubungan: 1) Kebijakan publik, merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. 2) Pelaku kebijakan, adalah kelompok masyarakat, organisasi profensi, partai politik, berbagai badan pemerintah, wakil rakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik. 3) Lingkungan kebijakan, yakni suasana tertentu tempat kejadian di sekitar isu kebijakan itu timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Berdasarkan uraian di atas, maka seorang analis kebijakan dapat dikategorikan sebagai aktor kebijakan yang menciptakan dan sekaligus menghasilkan sistem kebijakan, disamping aktor kebijakan yang lainnya. [5][6] 2.8. SISTEM KESEHATAN Sebelum melakukan analisis kebijakan kesehatan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sistem kesehatan. Bagaimana pengambilan kebijakan dibidang kesehatan. 2.9. KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA 2.9.1. Isu strategis ► Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal ► Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum optimal ► Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai ► Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas. 2.9.2. Strategi kesehatan di Indonesia ► Mewyjudkan komitmen pembangunan kesehatan ► Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan ► Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan ► Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ► Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan 2.9.3. Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ► Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ► Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda ► Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat 2.9.4. Kebijakan program lingkungan sehat ► Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar ► Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan ► Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan ► Pengembangan wilayah sehat 2.9.5. Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan ► Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya ► Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya ► Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial ► Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana ► Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.9.6. Kebijakan program upaya kesehatan perorangan ► Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS ► Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif ► Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit ► Pengadaan obat dan perbekalan RS ► Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan ► Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga ► Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.9.7. Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit ► Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko ► Peningkatan imunisasi ► Penemuan dan tatalaksana penderita ► Peningkatan surveilans epidemologi ► Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.9.8. Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat ► Peningkatan pendidikan gizi ► Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya ► Penanggulangan gizi lebih ► Peningkatan surveilans gizi ► Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 2.9.9. Kebijakan program sumber daya kesehatan ► Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan ► Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin ► Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 2.9.10. Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ► Pengkajian dan penyusunan kebijakan ► Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan ► Pengembangan sistem informasi kesehatan ► Pengembangan sistem kesehatan daerah ► Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan 2.9.11. Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan ► Penelitian dan pengembangan ► Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian ► Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan[4][7] BAB III PENUTUP 3.1. KESIMPULAN Analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah Interdepensi (saling tergantung), Subjektif, Artifisial, Dinamis dan Tidak terduga. Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988). Metode analisis kebijakan, yaitu Metode peliputan (deskripsi), Metode peramalan (prediksi) dan Metode evaluasi. 3 jenjang Metode analisis kebijakan, yaitu Pendekatan modus operandi, Pendekatan modus evaluative dan Pendekatan modus anjuran. Analisis kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan. Bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan, yaitu Analisis Kebijakan Prospektif, Analisis Kebijakan Restropektif (AKR) dan Analisis Kebijakan Terpadu. Dunn (1988) menjelaskan adanya 3 elemen dalam sistem kebijakan, yang satu sama lain mempunyai hubungan, yaitu Kebijakan public, Pelaku kebijakan dan Lingkungan kebijakan. Sebelum melakukan analisis kebijakan kesehatan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sistem kesehatan. Bagaimana pengambilan kebijakan dibidang kesehatan. Kebijakan kesehatan di Indonesia, yaitu Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kebijakan program lingkungan sehat, Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan, Kebijakan program upaya kesehatan perorangan, Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit, Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat, Kebijakan program sumber daya kesehatan, Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan. 3.2.SARAN Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam masalah kesehatan, disarankan dilakukan dahulu analisis kebijakan kesehatan. Dengan demikian, dapat memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Dasar – dasar membuat kebijakan kesehatan Das a r – Das a r Anal isis Kebij a ks anaan Kese hat a n SU RY A U T AMA Fak u lt as K e seh a ta n Masy ar ak a t U n iv e r s i tas S u m a te ra U t a r a 1. PENDAHULUAN 1.1 Pen g er tian An alis is K e bijak a n K e seh a t a n , t e rdiri da ri 3 kata yang m e ngandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa atau anal i s i s , kebi jakan, dan kese hat a n. Analisa ata u analisis, adal ah penyelid ikan terhadap sua t u peristiwa (sepert i karangan, perbuatan, kejadian atau peri stiwa) untuk menget ahui keadaan yang sebenarnya , sebab m u sabab atau duduk perkaranya (Balai Pustaka , 1991). Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi gari s besar dan dasar rencana da lam pelaksanaan sua t u pekerj aan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernya taan cita-cita, tuju a n , prinsip, a t au maksud se bagai garis pedoman untuk ma najemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu . Contoh: kebi jakan kebu dayaan, ad al ah rangkai a n konsep dan asas yang menjadi ga ris besar r e ncana ata u aktifi tas suatu nega ra untu k mengembangka n kebudayaa n bangsa nya . Kebijakan Kepend udukan, adalah ko ns ep d a n garis be sar rencana s u atu pemeri ntah u n tu k mengatur a t au menga w asi pertu m buha n pe ndud uk dan dinamika pend ud uk dalam ne garanya (B ala i Pusta k a, 1991). Kebijakan berbeda makna deng an Ke bijaksanaan. Menurut Ka mus Besar Bahasa Indonesia (Bala i Pusta k a, 1991) , kebijaksa n aan adalah kepand aian seseorang menggunakan akal budinya (ber dasar pengalaman dan pangetahuannya); atau keca ka pan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Menur ut U U RI No. 23, tahun 1 991, ta nta n g kesehatan, kaseha tan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosi al yang memung ki nka n seti ap orang hidup produktif secara soia l dan ekonomi (RI, 1992). Pengertian ini c e nderung ti dak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehata n adalah suatu kaadaan ya ng sempur na yang m e ncakup fi s i k, mental , kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyaki t a t au kecacata n. 1.2. D e fi ni si P a ra ah li t e lah men d ef in isik an k e bijak a n n e gara y a n g relat i f berbeda- beda, namun s u bs tansi dari masi ng-m asing definisi kebi jakan negara relat i f tidak berbeda. Kebijakan negara, adalah serangkai a n ti n d akan yan g di tetapk an dan dilaksanakan ata u tidak dilaksanakan pe me rintah ya ng mempunyai tujua n atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepenti n gan se l u ruh rakya t (Lass w el and Kaplan, 197 0). Menur ut Islamy (1988) yang mengutip glos sary administrasi neg a ra, arti kebi jakan negara adal ah: (1) Sus una n ra ncangan tujua n dan dasar pertimban g an program pemerintah yang berhubunga n de ngan masal a h tertent u yang di ha dapi masyarakat, (2) apapun ya ng pem e rintah un t u k mel a kuk a n atau ti dak di l a kukan , (3) masalah y a n g k o mpleks y a ng din y at ak an dan dipecahkan ol eh pemer i ntah. Pengerti an kebi jakan negara di atas mempunyai i m pl ikasi : (1) k e bi jakan negara bent ukn y a beru pa penetap a n ti ndak a n pemeri ntah; (2) kebi jakan ti dak c u ku p hanya di ny atakan tet a pi harus di laksanakan dal a m bentuk y a ng nya t a; (3) kebijakan negara ba ik dilaksanakan atau ti dak, hal i n i mempuny ai dan di landasi dengan maksud t u ju an tertent u ; dan (4 ) kebi jakan negara harus sena nti a sa ditujukan b a gi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Hal yang perlu ditegaska n e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 1 adalah tugas administrator publik buka n me mbuat kebi jakan nega ra “atas na ma” kepentinga n publik, tetapi benar-benar bert ujuan unt u k mengata s i masal a h dan memenuhi kei n gi nan s e rta tunt uta n sel u ruh a n ggota mas y arakat (Isl amy, 1988) . Analis is Kebijakan Negara, adalah pe nggunaan berbagai metode penelit ia n dan arg u men unt uk menghasi l k an dan memi ndahkan i n fo rmasi yang rel e van dengan kebijakan sehingga dapat di manfa a tkan di ti ng kat pol i t i k d a lam rangka memecahkan masalah kebijaka n (Dunn, 1988). Berdasarkan definisi diatas, maka Analisis Kebijakan Negar a bidang kesehatan, dapat dide finisikan sebagai berikut: Ana lisis Kebijakan Negara Bidang Kesehatan adal ah pengunaa n berbagai metode peneli t i an dan argumen un t u k menghasi l k an dan me mi ndahkan i n formasi ya ng rel e van dengan ke bi jakan sehingga dapat dimanfaatka n ditingkat politik dalam r a ngka meme cahkan m a sal a h kebi jakan kesehatan. Selaras pes a tnya perkembangan studi kebijakan negara , maka berkembang pu la ist i l a h an alisis k e bijak a n n e gara; at au berk emban g ist ilah la in u n t u k an alis is kebi jakan negara. Perkembanga n i s til a h in i umumnya didasarkan kepada fokus anal i s i s kebi jakan negara yang berbeda beda, atau domi nannya s u at u metode yang digunakan. Istilah lain yang dapat dikate gorikan sebagai analis is kebijakan negara, antara l a i n : (1) Operati o n research, (2) A ppl i e d system anal ysis, (3 ) Sy st ems anal ysi s , (4 ) Ma nagement anal ysi s , (5 ) Cost B e nefi t anal ysi s , (6) Li ni er programing, (7) Cos t Eff e cti v eness anal ysi s , (8) Compu t er si mul a ti on, (9) Deci si on anal ysi s , dan ( 10) Operation a l gam i n g . Disamping pendekatan di atas, analisis kebijakan p u blik dapat dikembangkan dari pendekatan alter n atif, seper t i: (1) I n t u i s i , berdasarkan pet unj uk Tu han atau pengal aman, (2) Coba -coba (Tri al and error) , unt uk me mperoleh umpan bal i k , (3) Inkri mental , yang di tu jukan u n t u k pena mbahan, ata u menduk ung kebi jakan yang ada denga n memberi k an mas u k a n baru u n tu k pe ng ambil a n k e bi jakan yang bersambung. 1.3 Peru musan M a s a lah Kebij a kan M a salah k e bijak a n , adalah n ila i, k e butuha n atau kese mpatan yang belum terpenuhi , tetapi dapat di i n dent i f i k asi k an dan di capai mel a l u i ti ndakan p u bl i k . Ti ngkat kep e li kan masal a h tergant ung pada ni l a i dan keb u tu han apa yang di pan d ang paling panting. Staf puske s mas yang kuat ori e ntas i materi al nya (gaji ti dak memenuhi kebut uha n) , cenderung memandang aspek i m balan dari p u skesmas s e bagai mas a lah mandasar dari pada orang yang p u ny a komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan. Menur ut Dunn (1988) beberapa karakt eristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah: 1). Interdep ensi (sali n g tergantun g ), yai t u kebi jakan suatu bi dang (energi ) seri ngkali mempengaruhi masal a h kebi jakan l a i nny a (pelayanan kesehatan). Kondisi in i menunju k k a n adanya si stem masal a h. Si stem masal a h i n i membutu h k a n pendekatan Holistik, satu masalah dengan y a n g lain t i da k da pat di piahkan dan di ukur se nd i r i a n. 2) . Su bjek t i f , y a it u k o n d isi ek st ern a l y a ng meni mbul kan masal a h diindenti f i k asi , diklas ifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Pop u lasi udara secara objek tif dapat diukur (data). Data ini menimbulka n pe nafsiran ya ng beraga m (a.l. gang- gu an k e seh a t a n, lin gk u n gan , ik lim, dl l) . M u n c u l sit u asi prob lem a t i s, bu k a n problem it u sen d iri. 3). Artifisia l , y a itu pada s aat diperlukan perub a han situ as i prob lemat i s, sehingga dapat meni mbul kan m a sal a h kebi jakan. e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 2 4). Di nami s, yai t u masalah dan pe mecaha nnya berada p a da suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masal a h justru dapa t memuncul kan masal a h baru, yang membutu h k a n pe mecah a n masal a h l a njutan. 5). Ti dak terduga, yai t u masal a h yang mu n c ul di l u ar jangka uan k e bi jakan dan sistem masalah kebijak a n. 1.4 T u juan Secara u m um t u ju an an alis is k e bij a k a n negar a adal ah menyedi a kan i n formasi unt uk para pengambi lan kebi jakan yang digunaka n sebagai pedoman pemecahan masalah kebijakan secara prak tis. Tujuan a n alisa kebija ka n juga m e liputi evaluas i kebijakan dan anjura n ke bijakan (Dunn, 1988 ). Selaras tujuan di ata s , dapat di simp ul kan anal i s i s kebi jakan ti dak han y a sek e dar men g h a silk an fak t a, t e t a pi ju ga men g h a silk an in formasi men g en gai n ila i dan arah tindakan ya ng lebih baik. 2. PENDE K AT AN AN A L ISIS KEB I JA KAN Upaya unt uk mengha si l k i n formasi da n argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekata n Empiri s, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 19 88). 1). Pendekata n Empiris, memusatkan perh at ian pada masalah pok o k , yait u apak ah sesuatu i t u ada (m enyang kut fakta) . Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab a k ibat dari kebija k a n pu blik . C o n t oh , An alis is dapat menjelaska n atau merama lkan pembel anjaan ne gara unt u k kesehat a n, pen d idik an , t r an sport a si. J e n i s in f o rmas i yang dihasilkan adalah Pena ndaan. 2). Pendekata n evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah p o kok, yaitu berkai tan dengan pe nent uan ha rga atau n i lai (beberapa ni l a i sesuatu ) dari beberapa kebijakan. Jenis in f o rm asi y a n g di h a silk an be rsifat Evaluatif. Conto h : set e lah me n e rima in f o rmasi berb agai ma cam kebi jakan KIA - KB, anal i s dapat mengeval uasi bermacam cara untuk mend istribu s ik an biay a, alat, atau obat- obatan menurut etika d a n ko nseku e nsi n ya. 3). Pendekata n normati f , memusatkan per h atian pada masalah pokok, yaitu Ti ndakan a p a yang se mesti n ya di l a kukan . P e ngus ul an arah ti ndakan ya ng da pat memecahkan masalah problem ke bijakan, merupakan i n t i pendekatan normati f . Jenis informasi bersifat anjura n atau rekomendasi . Con t oh: peni ngkata n pembayaran pasien puskesmas (dar i Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya ku alitas pelayanan di puskesm a s. Peni ngkata n i n i cender ung ti dak m e mberatkan masyaraka t . Keti ga pend ekatan di a t as meng hendak i suatu kegiatan p e nelit ian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disi pli n il mu yang rel e van. Adapu n model panel i t i a n y a ng l a zi m di guna kan ad al ah penel i t ian operasional, terapan atau praktis. Pembuatan i n formasi y a ng sel a ras kebi jakan (bai k yang bersi f at penandaan, eval uati f, d a n anjura n ) har u s di h a si l k an dari pengg una an prosedu r anal i s i s y a ng jel as (metode peneli ti an). Me nur ut Dun n ( 198 8), dalam Analis is Kebijakan, metode anal i s i s umum ya ng da pat di guna k a n, a n tara l a i n : 1) . M e t o de pelipu t an ( d esk r ipsi) , memun g k i n k an an alis men g h a silk an in f o rmas i mengenai sebab akibat ke bijakan di masa lalu . 2) . M e t o de peramalan ( p redik s i) , memu n g k i n k an an alis men g h a silk an in f o rmas i mengenai akibat kebija kan di masa depan. 3). Metode eval uasi , pembuatan i n for m asi mengenai nil a i atau harga di masa l a lu dan masa d a tang. e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 3 4) . M e t o de rek o men d asi ( P resk rip s i) , memu n g k i n k an anal is men g h a silk an in f o rmasi mengenai kemungki na n arah ti nd akan di masa datang a k an meni mbul kan aki b at yang berni l ai . Metode analisis kebijakan dikembangk an (hasi l modi fi kasi ) dari metode an alis is u m u m y a n g laz i m dipak a i da lam k e giat an pe n e lit ian i l m u sosial. M o de l modifikasi metode analisis umum menj adi metode analis is kebijakan dapat digambarkan (Gambar 1). Gambar 1. M o dif i k a si M e t o de An alis is Umu m men j adi M e t o de An alisi s k e bijak a n METO DE AN ALISIS UMU M M E TO DE ANALISI S K E BIJAKA N Peru musan Mas a l a h Deskri psi Pel i p utan (moni t ori n g) Predi k si Peramal a n (forecasti ng) Eval uasi Eval uasi (eval u ati o n) Preskri p si Reko mendasi (recommendati o n) (petu n juk) Peny i m pul a n Prakti s ( P rac t i c al i n feren c e) Penyi m pul a n prakti s, d i tujukan un tuk me nca p ai kesimpulan yang l e bi h dekat agar masalah kebi jakan dapa t di pecahkan. Kata Pra k ti s, lebih d i tekankan pada dekatnya h u bu ngan k e si mpul an yang di ambi l dengan ni l a i dan norma sosi al . Pengerti an i n i lebi h di tujuka n u n t u k me njaw ab kesal a h pahaman mengenai makna Rekomendasi yang seri ng di art i kan pada i n formasi yang kurang operasi o nal atau kurang prak ti s, masi h jauh dari fen o mena yan g sesu ngg u hnya . Bi la met o d e an al isis k e bijak a n dik a i t kan dengan pendekatan empi ri s, evaluatif, dan anjuran, maka metode an alis is kebijakan dapat disus un menjadi 3 jenjang (gambar 2), yaitu: 1). Pendeka t an modus operandi, dapat meng hasilk an in f o rmasi dan a r gu men dengan memanfaat kan 3 jenjang metode anal i s i s , yai t u perum u s a n masal a h, pel i p utan, dan peramalan, dan rekomendasi. 2). Pendeka t an mod u s eval uati f, d a pat meng h a si l k an i n formasi dan a r gumen de n g an memanfaat kan 4 jenjang metode anal i s i s , yai t u perum u s a n masal a h, pel i p utan, peramal a n, dan rekomendasi . Gambar 2. Jenjang Metode Analisis Kebijakan e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 4 3). Pendekata n modus anjuran, dapat me nghasi lkan i n formasi dan argumen dengan meman f aatk a n selu ruh ( 6 ) jen jang met o de an alis is, y a it u peru musan masalah , peli putan, p e ramalan, r e komendas i, dan peyimpulan prakti s. 3. A R GUM E N KEBIJ A KAN An alis is k e bijak a n t i dak h a n y a sekeda r menghi mpun dat a dan men g hasi l k an in f o rmasi. An alis is k e bijak a n ju ga harus memanfaatkan atau memeindahkan informasi sebagai bagian dari argumen ya ng bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijaka n publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan mengga mbarkan ba gaimana analis kebijakan dapat menggu nak a n al asan dan bukt i yang menu ntu n ke pada pemecahan masal a h kebi jakan ( G ambar 3). Gambar 3. Struktur Ar gumen Kebijakan Berdasarkan str u ktur argumen di at as, dapat diketahui bahwa seorang anal i s i s kebi jakan dapat menempuh l a ngka h yang be nar, denga n memanfa a tkan i n formasi dan berbagai metode menuju ke pada pemecahan masalah kebijakan; dan ti dak seked a r membenarkan al tern ati f kebi jakan ya ng di s u kai . 4. BENTU K ANALI S IS KEBIJ A K A N An alis is k e bijak a n t e r d iri dar i b e be rapa bentuk, ya ng dapat dip i lih dan di gunakan . Pi li han bentu k anal i s is yang tep a t, menghe ndaki pemahaman masal a h secara mendalam, sebab kondisi masala h yang cend erung men e ntuka n bentu k an alis is y a ng digu n a k a n . Berdasarkan penda p at para ahli (Dun n, 1988 ; Moekijat, 1995; Wa hab, 1991) dapat diuraikan bebera pa be nt uk anal i s i s kebi jakan ya ng l a zi m di gunakan. e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 5 1) . An alis is K e bijak a n P r ospek t if . Ben t u k an alisis in i be ru pa pen c ipt aan dan pemindahan informasi sebelu m tindakan kebijakan dite ntukan dan dilaksanakan. Menur ut Wiliam (1971), ciri analisis ini adalah: (1) mengab ung kan informasi dari berbagai a l ternatif yang tersedia, ya ng dap a t dipilih dan dibandingka n ; (2) di ramal k an secara kuanti tati f dan kual i t ati f unt uk pedoman pembuatan keput u san kebi jakan; dan (3 ) sec a ra ko nsept u al ti dak te rmasuk pe n g umpul a n in f o rmasi. ( 2 ) . An alis is K e bijak a n re st ropek t if ( A K R ). Ben t u k an alisis in i se la ras den g an deskri psi penel i t i a n, dengan t u ju anny a adalah penciptaan dan pemindahan in f o rmasi set e lah t i n d ak an k e bij a k a n diambil. Bebera p a an alisis k e bijak a n restropektif, adalah: a) . An alis is be rorien t a si D i sipl in , le bih terfokus pada pengembanga n dan pengujian teori dasar dalam dis i plin kei l m uan, da n menjel askan sebab aki b at kebijakan. Con t oh: Upaya pe ncari a n teori dan konsep keb u tu han serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat me mberi kontri busi pada penge m bangan manajemen SDM orig in al bercir i In don e sia ( k u lt u r al) . Ori e ntasi pada tujuan d a n sasaran kebi jakan tidak terl al u domi nan. D e ngan demi ki an, ji ka di tetapkan u n t u k da sar kebi jakan memerl ukan kaji an tambahan agar lebih operasiona l. b) . An alis i ber i en t a si masalah , men i ti kberatkan pada aspek hub unga n sebab akibat dari kebijakan, bersifat te rapan, na mun masi h bersi f at u m um. Conto h : P e ndi d i k an dapat men i ngka tkan cakupa n l a yanan kes e hatan. Orien t asi t u ju an bersif at u m u m , nam un dapa t memberi variabel kebijakan yang m ung ki n dapat d i mani pul a sikan unt uk mencapai tujuan dan sasaran khu s us , sep e rti meni ngkatn ya kual i t as kesehatan gi gi anak sekol a h mel a l u i peni ngkata n program UKS ol eh p u skesmas. c) . An alis is ber i or ien t asi p e n e rapan , menjel askan hub un gan kausal i t as, l e bi h tajam untu k mengi d enti fi kasi tujuan dan sas a ran dari k e bijakan dan para pel a kunya. Informasi yang di hasi l k an dapat di guna kan un tuk me ngev al uasi hasi l kebijakan k hus us, merum u ska n mas a l a h kebi jakan, mem b angu n al ternati f kebi jakan yang bar u , d a n mengar ah pada pe mecahan m a sal a h praktis. Co ntoh: analis dapat memp erhi tun g kan berb agai faktor yang mempengaruhi keberha s ilan atau kega gal a n pel a yanan KIA di Pus k esmas. Informasi yang diperoleh dapat di gunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesm a s. 3) . An alis is K e bijak a n T e rpadu . Bent u k an alisi s in i bersi f at k o n p reh e n s if dan k o n t in yu , men g h a silk an dan memin d ah k a n in f o rmasi gabu n g an baik sebelu m maupu n s e sudah ti ndakan keb i jakan di lakuka n. Me nggabu ng k a n bent uk prospek t if dan rest ropek t if , sert a secara ajeg men g h a silk an in f o rmasi dar i w a k t u k e w a kt u dan bersif at mu lt idisp lin er. Ben t u k an alisis k e b i jak a n di at as, men g h a silk an jen is k e pu tu san y a n g relat i f berbeda yang, bila d i tinjau dari pendek atan teori keput u san (t eori keputusan deksriptif dan normatif), ya ng dap a t diuraikan sebagai berikut: 1) . T e ori Kepu t u san Desk rif i f , bagian dari a n alis is ret r ospek t if , men d esk r ipsi k a n ti ndakan d e ngan fok u s menjelaskan hu bungan kausal tindakan kebijakan, setel a h kebi jakan terjadi . Tujuan utam a keputusan a d alah memahami prob lem kebijakan, diarahkan pada pemecahan mas a l a h, namu n kuran g pada usaha pemecahan masal a h. 2) . T e ori Kepu t u san Normat if , memberi dasa r u n t u k memperbaik i a k ibat t i n d akan , menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan ata u rekomendasi), leb i h di tujukan p a da usa h a p e mecahan masal a h yang bersi f at prakti s dan l a ngsung . e - U S U R e po s i tory ©2004 U n i v e r s i t a s Sum a te ra U t ara 6      Merencanakan kebijakan kesehatan .Kesehatan dan Keselamatan kerja Adalah keselamatan dan kesehatan yang berhubungan erat dengan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja serta lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sasaran program K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja) segala tempat kerja, baik di datar, di dalam tanah, permukaan air, maupun dalam air. Tempat tempat kerja tersebar pada segenap kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa ,dll. b. Tempat kerja Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak/tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering di masuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, dalam tanah, permukaan aiq, di dalam air maupun di udara yang menjadi kewenangan suatu badan usaha atau perusahaan dalam bidang pertanian maka di sebut tempat kerja, tempat kerja adalah tempat dimana kegiatan Bisa di laksanakan. Dalam hal ini termasuk labolatorium, bengkel pertanian , lapangan. c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yng mempekerjakn pekerja dengan tujuan untuk mencari laba atau tidak, baik milik swasta atau negara. d. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam atau di luar hubungan kerja guna menghaslkan barang atau jasa untuk memenuhi standar kebutuhan masyarakat. e. Tujuan dan Sasaran k3 adalah untuk menciptakan suatu sistem untuk menciptakan k3 di tempat kerja dengan melibatkan semua unsur-unsur yang terdapat dalam suatu instansi atau perusahaan dimana kegiatan kerja di lakukan. Sedangkan sasaran dan keselamatn kerja adalah semua personil dari suatu instansi atau perusahaan termasuk di dalamnya adalah pihak meneger kerja dan orang-orang yang terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. f. Prosedur K3 menurut peraturan mentri tenaga kerja no: per.05/MEN/1996 tentang sistem k3 dalam pasal 2.2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tnaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang di timbulkan oleh karaktristik proses bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja gara-gara seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit dan akibt kerja wajib menerapkan sistem menegemen k3. Ayat (2) sistem menegemen k3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu ke satuan. g. Menerapkn prosedur k3 setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: - menerapkan kebijakan k3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem menegemen k3. - merencanakan pemenuhan kebijakan , tujuan dan sasaran penerapan k3. - menerapkan kebijakan k3 serta efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang di perlukan mencapai kebijakan , tujuan, dan sasarn k3. - mengukur, memantau dan mengefaluasi kinerja k3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. - meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem k3 secara berkesinambungan dgn tujuan meningktkan kinerja k3. 2.PROSEDUR DITEMPAT KERJA DAN INTRUKSI2 BEKERJA UNTUK MENGENDALIKAN RESIKO, DI IKUTI DENGAN TAAT AZAS Prosedur dan intruksi yang harus di lakukan dengan melaksanakan pekerjaan, kecelakaan bisa saja terjadi, untuk menghindari dan meminimalkan terjadinya kecelakaan perlu di buat intruksi-intruksi kerja yang di buat di sesuaikan dengan keadaan peralatan yang di pakai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja antara lain: a. Pada setiap labolaturium atau bengkel ruangan di buatkan tata tertib yang harus di penuhi semua orang yang akan masuk ke dalam lab atau ruangan. Di dalam tata tertib tersebut perlu di jelaskan hal-hal yang harus di lakukan dan tidak boleh di lakukan, serta ancaman sanksi yang akan d kenakan jika melanggar tata tertib. b. Setiap alat yang di operasikan dengan menggunakan mesin harus di buatkan intruksi kerjanya, intruksi kerja tersebut langsug di tempelkan pada alat atau tempat-tempat tertentu sedemikian rupa. Sehingga setiap operator alat yang akan menggunakan alat tersebut harus membaca petunjuk pengoprasian alat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam pengoprasian alat. Selain itu juga dengan adanya petunjuk pengoprasian maka siapapun yang akan mengoprasikan alat tersebut dapat terhindar dari kecelakaan yang dapat menyebabkan kecelakaan pada operator sendiri atau kerusakan alat. c. Pada setiap ruangan agar di buatkan poster-poster tentang k3 dan label-label menunjukan bahaya kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Pembuatan label dan poster tersebut harus di buat sedemikian rupa sehingga mudah di baca setiap orang. Sedangkan Untuk bagan-bagan berbahaya seperti kimia, pestisida dan yang lainnya pemasangan label dan tanda dengan menggunakan lambang atau tulisan peringatan pada wadah adalah suatu tindakan pecegahan yang sangat penting. Aneka label dan pemberitaan tanda diberikan dengan sifat-sifat bahan yang ada, beberapa label dan pemberian tanda dapat di pakai dengan menggunakan lambang yang sudah di ketahui secara umum.   Trends dan Issues kebijakan kesehatan indonesia TREN DAN ISSUE LEGAL DALAM KEPERAWATAN PROFESIONAL Di Susun Oleh: Eka Ari Kiswanto 2 A (08.40.009) karisma alif 2 A (08.40.018) yeni 2 A (08.40.048) hadori 2 a (o8.40.013) pembimbing: ERFANDY Skep,ners TREN DAN ISSUE LEGAL DALAM KEPERAWATAN PROFESIONAL BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Keperawatan sebagai profesi dituntut untuk mengembangkan keilmuannya sebagai wujud kepeduliannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia baik dalam tingkatan preklinik maupun klinik. Untuk dapat mengembangkan keilmuannya maka keperawatan dituntut untuk peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya setiap saat. Keperawatan medikal bedah sebagai cabang ilmu keperawatan juga tidak terlepas dari adanya berbagai perubahan tersebut, seperti teknologi alat kesehatan, variasi jenis penyakit dan teknik intervensi keperawatan. Adanya berbagai perubahan yang terjadi akan menimbulkan berbagai trend dan isu yang menuntut peningkatan pelayanan asuhan keperawatan. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas Trend dan Isu Keperawatan Medikal Bedah serta Implikasinya terhadap Perawat di Indonesia. 1.2 Tujuan Mengidentifikasi trend dalam keperawatan medikal bedah di Indonesia Mengidentifikasi isu dalam keperawatan medikal bedah di Indonesia Mengetahui implikasi trend dan isu keperawatan medikal bedah terhadap perawat di Indonesia 1.3 Manfaat Meningkatkan pemahaman perawat terhadap perkembangan trend dan isu keperawatan medikal bedah di Indonesia Sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu keperawatan medikal bedah Mengetahui keterkaitan keperawatan medikal bedah dengan trend dan isu yang berkembang dalam bidang kesehatan Sebagai landasan dalam melakukan penelitian baik klinik dan preklinik BAB II PEMBAHASAN ISU ASPEK LEGAL Telenursing akan berkaitan dengan isu aspek legal, peraturan etik dan kerahasiaan pasien sama seperti telehealth secara keseluruhan. Di banyak negara, dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat khususnya praktek telenursing dilarang (perawat yang online sebagai koordinator harus memiliki lisensi di setiap resindesi negara bagian dan pasien yang menerima telecare harus bersifat lokal) guna menghindari malpraktek perawat antar negara bagian. Isu legal aspek seperti akontabilitas dan malprakatek, dsb dalam kaitan telenursing masih dalam perdebatan dan sulit pemecahannya. Dalam memberikan asuhan keperawatan secara jarak jauh maka diperlukan kebijakan umum kesehatan (terintegrasi) yang mengatur praktek, SOP/standar operasi prosedur, etik dan profesionalisme, keamanan, kerahasiaan pasien dan jaminan informasi yang diberikan. Kegiatan telenursing mesti terintegrasi dengan startegi dan kebijakan pengembangan praktek keperawatan, penyediaan pelayanan asuhan keperawatan, dan sistem pendidikan dan pelatihan keperawatan yang menggunakan model informasi kesehatan/berbasis internet. Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait dengan isu ini, yang secara fundamental mesti dilakukan dalam penerapan tehnologi dalam bidang kesehatan dalam merawat pasien adalah : Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus tetap terjaga Pasien yang mendapatkan intervensi melalui telehealth harus diinformasikan potensial resiko (seperti keterbatasan jaminan kerahasiaan informasi, melalui internet atau telepon) dan keuntungannya Diseminasi data pasien seperti identifikasi pasien (suara, gambar) dapat dikontrol dengan membuat informed consent (pernyataan persetujuan) lewat email Individu yang menyalahgunakan kerahasiaan, keamanan dan peraturan dan penyalah gunaan informasi dapat dikenakan hukuman/legal aspek. 2.1 Trend Keperawatan Medikal Bedah dan Implikasinya di Indonesia Perkembangan trend keperawatan medikal bedah di Indonesia terjadi dalam berbagai bidang yang meliputi: A.Definisi a. Telenursing (Pelayanan Asuhan Keperawatan Jarak Jauh) Menurut Martono, telenursing (pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh) adalah upaya penggunaan tehnologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan dimana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien, atau antara beberapa perawat. Keuntungan dari teknologi ini yaitu mengurangi biaya kesehatan, jangkauan tanpa batas akan layanan kesehatan, mengurangi kunjungan dan masa hari rawat, meningkatkan pelayanan pasien sakit kronis, mengembangkan model pendidikan keperawatan berbasis multimedia (Britton, Keehner, Still & Walden 1999). Tetapi sistem ini justru akan mengurangi intensitas interaksi antara perawat dan klien dalam menjalin hubungan terapieutik sehingga konsep perawatan secara holistik akan sedikit tersentuh oleh ners. Sistem ini baru diterapkan dibeberapa rumah sakit di Indonesia, seperti di Rumah Sakit Internasional. Hal ini disebabkan karena kurang meratanya penguasaan teknik informasi oleh tenaga keperawatan serta sarana prasarana yang masih belum memadai. b.Definisi : b.1. Telenursing (pelayanan Asuhan keperawatan jarak jauh) adalah penggunaan tehnologi komunikasi dalam keperawatan untuk memenuhi asuhan keperawatan kepada klien. Yang menggunakan saluran elektromagnetik (gelombang magnetik, radio dan optik) dalam menstransmisikan signal komunikasi suara, data dan video. Atau dapat pula di definisikan sebagai komunikasi jarak jauh, menggunakan transmisi elektrik dan optik, antar manusia dan atau komputer 4) b.2 Telenursing (pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh) adalah upaya penggunaan tehnologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan dimana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien, atau antara beberapa perawat. Sebagai bagian dari telehealth, dan beberapa bagian terkait dengan aplikasi bidang medis dan non-medis, seperti telediagnosis, telekonsultasi dan telemonitoring. 5) b.3. Telenursing is defined as the practice of nursing over distance using telecommunications technology (National Council of State Boards of Nursing). 6) b.4. Telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak-jauh. Aplikasinya saat ini, menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference (bagian integral dari telemedicine atau telehealth)7) B.Bagaimana aplikasi dan keuntungan telenursing Aplikasi telenursing tersedia di rumah, rumah sakit, melalui telenursing centre dan melalui unit mobile. Telepon triage dan home care saat ini merupakan aplikasi yang tumbuh yang paling cepat. Perawat home care menggunakan sistem yang memberikan ijin untuk melakukan monitoring parameter fisiologi di rumah, seperti tekanan darah, glukosa darah, pernapasan, dan menimbang berat badan, via internet. Melalui sistem video interaktif, pasien menghubungi perawat bertugas dan menyusun suatu konsultasi melalui video untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi; sebagai contoh, bagaimana cara mengganti balutan luka, memberi suntikan hormon insulin atau mendiskusikan peningkatan nafas pendek (sesak nafas). Hal ini sangat membantu orang dewasa dan anak-anak dengan kondisi-kondisi kronis dan macam-macam penyakit yang melemahkan, terutama sekali mereka yang mempunyai cardiopulmonary diseases. Telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self management pada penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu dan memberikan dukungan secara langsung (online). Kesinambungan pelayanan ditingkatkan dengan memberi kesempatan kontak yang sering antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan keluarga-keluarga merek Telenursing saat ini semakin berkembang pesat di banyak negara, terkait dengan beberapa faktor seperti mahalnya biaya pelayanan kesehatan, banyak kasus penyakit kronik dan lansia, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, rural, dan daerah yang penyebaran pelayanan kesehatan belum merata. Dan keuntungannya, telenursing dapat menjadi jalan keluar kurangnya jumlah perawat (terutama di negara maju), mengurangi jarak tempuh, menghemat waktu tempuh menuju pelayanan kesehatan, mengurangi jumlah hari rawat dan jumlah pasien di RS, serta menghambat infeksi nosokomial. 5) Sama seperti telemedicine yang saat ini berkembang sangat luas yang telah diaplikasikan di Amerika, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark , Belanda, Norwegia, Jordania dan India bahkan Malaysia. 7). Telenursing telah lama diaplikasikan di Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Inggris. Di Amerika Serikat sendiri ANA (American Nurses Association) dalam dialog nasional telemedicine/telehealth Agustus 1999, telah menganjurkan pengembangan analisa komprehensif penggunaaan telehealth/telemedicine termasuk didalamnya telenursing. Di Amerika Serikat 36% peningkatan kebutuhan perawat home care dalam 7 tahun mendatang, dapat ditanggulangi oleh telenursing. Sedangkan di Inggris sendiri 15% pasien yang dirawat di rumah (home care) dilaporkan memerlukan tehnologi telekomunikasi, dan sejumlah studi di Eropa memperlihatkan sejumlah besar pasien mendapatkan pelayanan telekomunikasi di rumah dengan telenursing 4). Pasien tirah baring, pasien dengan penyakit kronik seperti COPD/PPOM, DM, gagal jantung kongestif, cacat bawaan, penyakit degeneratif persyarafan (Parkinson, Alzheimer, Amyothropic lateral sclerosis) dll, yang dirawat di rumah dapat berkunjung dan dirawat secara rutin oleh perawat melalui videoconference, internet, videophone, dsb. Atau pasien post op yang memerlukan perawatan luka, ostomi, dan pasien keterbelakangan mental. Yang dalam keadaan normal seorang perawat home care hanya dapat berkunjung maksimal 5 – 7 pasien perhari, maka dengan menggunakan telenursing dapat ditingkatkan menjadi 12 – 16 pasien seharinya 5). Telenursing dapat mengurangi biaya perawatan, mengurangi hari rawat di RS, peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan dalam jumlah yang lebih luas dan merata, dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan di rumah (home care). Aplikasi telenursing di Denmark pada perawat yang bekerja di poliklinik (OPD – outpatient) yang mempertahankan kontak dengan pasien melalui telepon, maka jumlah kunjungan ke RS, dan hari rawat berkurang setengahnya. Di Islandia, dengan penduduk yang terpencar, pelayanan asuhan keperawatan berbasis telepon dapat mensuport ibu yang kelelahan dan stress merawat bayinya. Dan beberapa program telenursing dapat membantu mengurangi hipertensi pada ibu bersalin dengan eklamsia. Bahkan di Irlandia utara telenursing untuk perawatan luka diabetik telah menjadi alternatif pelayanan keperawatan untuk pasien penderita diabetik ulcer. 4) Aplikasi telenursing juga dapat diterapkan dalam model hotline/call centre yang dikelola organisasi keperawatan, untuk melakukan triage pasien, dengan memberikan informasi dan konseling dalam mengatur kunjungan RS dan mengurangi kedatangan pasien di ruang gawat darurat. Telenursing juga dapat digunakan dalam aktifitas penyuluhan kesehatan, telekonsultasi keperawatan, pemeriksaan hasil lab dan uji diagnostik, dan membantu dokter dalam mengimplementasikan protokol penanganan medis.8.) Telenursing melalui telepon triage dan home care merupakan bentuk aplikasi yang berkembang pesat saat ini. Dalam perawatan pasien di rumah, maka perawat dapat memonitor tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, gula darah, berat badan, peak flow pernapasan pasien melalui internet. Dengan melakukan video conference, pasien dapat berkonsultasi dalam perawatan luka, injeksi insulin dan penatalaksanaan sesak napas. Pada akhirnya telenursing dapat meningkatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga, terutama dalam manajemen pribadi penyakit kronik. Dapat memberikan pelayanan akurat, cepat dan dukungan online, perawatan yang berkelanjutan dan kontak antara perawat dan pasien yang tidak terbatas. Menurut Britton, Keehner, Still & Walden 1999 ada beberapa keuntungan telenursing adalah yaitu : 1. Efektif dan efisiensi dari sisi biaya kesehatan, pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan (dokter praktek, ruang gawat darurat, RS dan nursing home) 2. Dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis 3. Telenursing dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di RS 4. Dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis, tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan tehnologi 5. Dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan (model distance learning) dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat pula digunakan dalam pembelajaran di kampus, video conference, pembelajaran online dan multimedia distance learning. Ketrampilan klinik keperawatan dapat dipelajari dan dipraktekkan melalui model simulasi lewat secara interaktif. KEUNTUNGAN Telenursing dapat mengurangi biaya perawatan, mengurangi hari rawat di RS, peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan dalam jumlah yang lebih luas dan merata, dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan di rumah (home care). BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan a. Trend Keperawatan Medikal Bedal Bedah dan Dampaknya di Indonesia. Beberapa trend yang terjadi dalam Keperawatan Medikal Bedah di Indonesia, diantaranya adalah: telenursing, Prinsip Moisture Balance dalam Perawatan Luka, Pencegahan HIV-AIDS pada Remaja dengan Peer Group, Program sertifikasi perawat keahlian khusus, Hospice Home Care, One Day Care, Klinik HIV, Klinik Rawat Luka, Berdirinya organisasi profesi keperawatan kekhususan, Pengembangan Evidence Based Nursing Practice di Lingkungan Rumah Sakit dalam Lingkup Keperawatan Medikal Bedah. Disadari bahwa semua trend tersebut belum seutuhnya diterapkan dalam pelayanan keperawatan di seluruh Indonesia. b. Isu dalam Keperawatan Medikal Bedah dan Dampaknya di Indonesia Beberapa isue yang berkembang dalam Keperawatan Medikal Bedah di Indonesia, antara lain: Pemakaian tap water (air keran) dan betadine yang diencerkan pada luka, Belum ada dokumentasi keperawatan yang baku sehingga setiap institusi rumah sakit mengunakan versi atau modelnya sendiri-sendiri, Prosedur rawat luka adalah kewenangan dokter, Euthanasia: suatu issue kontemporer dalam keperawatan, Pengaturan sistem tenaga kesehatan, Lulusan D3 Keperawatan lebih banyak terserap di Rumah sakit pemerintah dibandingkan S1, dan Peran dan tanggung jawab yang belum ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga implikasi di rs antara DIII, S1 dan Spesialis belum jelas terlihat. 3.2 Saran a. Seluruh perawat agar meningkatkan pemahamannya terhadap berbagai trend dan isu keperawatan medikal bedah di Indonesia sehingga dapat dikembeangkan dalam tatanan layanan keperawatan. b. Diharapkan agar perawat bisa menindaklanjuti trend dan isu tersebut melalui kegiatan riset sebagai dasar untuk pengembangan Evidence Based Nursing Practice di Lingkungan Rumah Sakit dalam Lingkup Keperawatan M